Penyakit Ideologis dan Elitis Partai

Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya al Takattul al Hizbiy menyebut ada dua bahaya yang mengancam partai politik : bahaya ideologis dan bahaya kelas . Dua penyakit itulah yang justru diidap oleh partai-partai kita saat ini. Tidak mengherankan kalau keberadaan partai-partai sekarang, tidak banyak memberikan kebaikan kepada rakyat. Bahkan justru lebih banyak memberikan keburukan kepada rakyat.

Secara ideologis, nyaris semua partai saat ini mengadopsi ideolog Kapitalisme yang batil dan berbahaya. Mereka menjadikan nilai-nilai dasar kapitalisme seperti sekulerisme, demokrasi, liberalism, dan pluralisme menjadi standar berpolitik yang kemudian menjadi sumber bencana. Partai-partai ini berlomba-lomba menggolkan undang-undang liberal seperti UU Migas, Kelistrikan, Penanaman Modal. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar dalam kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih berpihak kepada pemilik modal, memberikan jalan bagi negara imperialis untuk mengeksploitasi kekayaan alam kita atas nama pasar bebas dan investasi.

Dengan pradigma kapitalisme ini pula, para elit partai yang ada di parlemen, malah memuluskan kebijakan pemerintah yang meyengsarakan rakyat. Pencabutan subsidi BBM, privatisasi pendidikan dan kesehatan yang semuanya mensengsarakan rakyat di dukung , bukan ditolak. Tidak aneh, ketika pemerintah hendak mencabut subsidi BBM, nyaris tidak ada partai yang menolak. Mereka malah memuji pemerintah yang konsisten dengan UU.

Dengan pradigma kapitalisme ini, partai-partai lebih berpikir untuk saling rebut kekuasaan dibanding mengurus rakyat. Kejahatan bukan untuk diselesaikan. Tapi menjadi alat tawar menawar politik untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan. Sikap kompromi menjadi menonjol, yang penting semuanya aman dan untung.

Bisa dimengerti kenapa berbagai persoalan yang terkait elit partai seperti skandal BLBI ,Bank Century, Lapindo, berlarut-larut penyelesaiannya. Maraknya korupsi yang melanda elit partai menunjukkan bagai partai ini yang penting adalah mempertahankan kekuasaan. Politik menjadi alat untuk memperbesar pundi-pundi uang elit partai .

Partai pun lebih sibuk untuk menunjukkan seolah-olah peduli rakyat dengan aktifitas sosial. Memberi bantuan sosial kepada masyarakat, melakukan khitanan masal, atau gerak jalan. Padahal kegiatan itu bukanlah tugas pokok partai. Yang seharusnya dilakukan oleh partai adalah bagaimana membuat kebijakan negara atau pemerintah yang mensejahterakan rakyat. Menggolkan UU yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, menjamin pendidikan dan kesehatan rakyat.

Apa artinya, bakti sosial, uang dibagi-bagi, tapi partai membiarkan negara dengan kebijakannya memiskinkan rakyat secara sistematis ? Apa artinya gerak jalan dan khitanan masal, sementara partai membiarkan penguasa yang membiarkan jalan-jalan hancur , kelas-kelas sekolah hampir rubuh, kejahatan jalanan yang merejalela ? Apa artinya semua itu, ketika partai diam saat transportasi menjadi alat pembunuh masal akibat kelalaian penguasa ?

Penyakit partai yang kedua adalah bahaya kelas. Partai merasa menjadi kelompok elit yang menjauhkan diri dari rakyat. Merasa lebih tinggi dan lebih penting dari rakyat. Di saat rakyat menderita, puluhan juta rakyat miskin, elit partai malah menghambur-hampurkan uang rakyat dan mempertontonkan kekayaan mereka di depan rakyat yang menderita.

DPR nyaris tanpa rasa, menghamburkan uang rakyat dengan berbagai proyek fantastis : renovasi ruang rapat Banggar Rp. 20,3 miliar, renovasi toilet Rp 2 miliar, proyek perawatan gedung DPR sebesar Rp 500 miliar, finger print Rp 4 miliar, renovasi ruang wartawan Rp 700 juta, dan proyek lainnya. Beberapa proyek memang dibatalkan atau dikurangi anggarannya, itupun setelah media mempersoalkannya.

Yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah partai yang berideologi Islam. Partai yang memperjuangkan tegaknya syariah Islam dan khilafah Islam. Hanya dengan syariah Islamlah persoalan-persoalan rakyat bisa diselesaikan. Negara Khilafah akan menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan, dan papan). Berdasarkan syariah Islam, negara wajib menjamin pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat. Kekayaan alam yang merupakan milik rakyat (al milkiyah al ‘amah), seperti tambang emas, minyak, dan batu bara, dikelola negara dengan baik. Hasilnya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan rakyat.

Rakyat membutuhkan Partai Islam yang berpihak dan bersatu dengan rakyat. Dengan ketaqwaannya kepada Allah SWT, partai ini berpegang teguh pada syariah Islam. Melakukan tugas utamanya untuk menyerukan Islam, melakukan amar ma’ruf nahi munkar untuk menyelamatkan rakyat. Aktifis partai yang merasakan penderitaan rakyat dan kemudian sungguh-sungguh menyelesaikannya untuk kepentingan rakyat. Partai yang kritis terhadap setiap kebijakan negara yang membahayakan dan mensengsarakan rakyat. (Farid Wadjdi)[hizbut-tahrir.or.id]

Kegaduhan Elit Politik 2012 , Rakyat Semakin Terpinggirkan

Kegaduhan elit politik tahun 2012 diperkirakan semakin menjadi-jadi. Presiden SBY dalam pesan akhir tahunnya telah memperingatkan hal itu. Pasalnya, apalagi kalau bukan rebutan kekuasaan menjelang pemilu 2014. Agenda politik penting yang menjadi magnet kuat bagi siapapun yang rakus kekuasaan dan harta.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan memang bukan ditujukan untuk melayani rakyat. Kekuasaan untuk melayani uang. Pemilik modal adalah panglima yang paling berkuasa dalam sistem demokrasi. Maka tidak mengherankan kalau elit politik akan terus menerus bertikai untuk saling mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Gubernur bentrok dengan wakilnya, sesama koalisi saling menelikung, muncul pula partai seolah-olah oposisi , yang tidak henti menyerang penguasa. Padahal ketika dulu berkuasa, partai ini sama saja. Sibuk melayani kepentingan pemilik modal, bukan rakyat.

Bisa dipastikan elit politik dengan para begundalnya akan menggunakan berbagai cara untuk saling berebut kekuasaan. Berbagai isu besar seperti skandal Century, BLBI, Mafia Pajak, Lumpur Lapindo dan lain-lain akan menjadi senjata untuk saling menyerang lawan politik.

Politik saling menyendera dan saling kompromipun akan menonjol. Alih-alih menyelesaikan skandal itu, kejahatan yang nyata-nyata jelas itupun sekedar digunakan untuk tawar menawar politik, bukan untuk diselesaikan tuntas bagi kepentingan rakyat.

Dalam kegaduhan politik seperti ini,dipastikan yang pertama dan utama dikorbankan adalah kepentingan rakyat. Dipastikan rakyat semakin tidak terurus. Para elit sibuk berdemokrasi untuk kekuasaan dan uang.

Sekali lagi berulang-ulang kita katakan pangkal dari semua ini adalah sistem kapitalisme sekuler yang melahirkan demokrasi. Dalam sistem demokrasi , kedaulatan diserahkan kepada manusia. Kebenaran bukanlah lagi disandarkan kepada halal dan haram, tapi kepentingan hawa nafsu sang pembuat hukum (manusia).

Sistem demokrasi mahal pun memberikan jalan kepada para pemilik modal untuk memperkuat pengaruhnya. Lahirnya negara korporasi dimana terjadi simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang merugikan kepentingan rakyat. Konflik berdarah di Mesuji Lampng , konflik Sape di Bima , merupakan contoh-contoh nyata dari kerjasama itu, yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat.

Berulang-ulang dan tidak pernah lelah kita menyatakan solusi dari semua ini adalah kembali kepada syariah Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah Islam. Bukankah Allah SWT telah memperingatkan kita untuk mencampakkan hukum jahiliyah yang bersumber dari hawa nafsu manusia ? Allah SWT berfirman : “Apa hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” [QS Al-Maidah: 50]

Sayyid Quthb memberi gambaran gamblang mengenai hukum jahiliyah. Dalam tafsirnya, Fii Zhilaal al-Quraan, dijelaskan: “Sesungguhnya makna jahiliyyah itu didefinisikan oleh nash ini. Jahiliyyah -sebagaimana digambarkan Allah dan didefinisikan al-Quran- adalah hukum manusia untuk manusia. Sebab, jahiliyyah merupakan bentuk penyembahan manusia terhadap manusia lainnya,keluar dari penghambaan Allah, menolak ketuhanan Allah dan memberikan pengakuan -lawan dari penolakan- terhadap ketuhanan sebagian manusia dan penghambaan terhadap mereka selain Allah”

Catatan akhir tahun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seharusnya menjadi perhatian kita bersama. HTI Indonesia dengan tegas menyatakan menilik berbagai persoalan yang timbul di sepanjang tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa setiap sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta yang Maha Tahu, pasti akan menimbulkan kerusakan dan akhirnya tumbang.

Rapuhnya kapitalisme dengan berbagai bentuk kerusakan dan segala dampak ikutan yang ditimbulkannya berupa kemiskinan dan kesenjangan kaya miskin serta ketidakstabilan ekonomi dan politik, seperti yang saat ini tengah terjadi di berbagai belahan dunia adalah bukti nyata. Kenyataan ini semestinya menyadarkan kita semua untuk bersegera kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dan meninggalkan semua bentuk sistem dan ideologi kufur.

Sekuat apapun sebuah rezim yang otoriter, korup, menindas rakyat dan durhaka kepada Allah SWT, meski telah dijaga dengan kekuatan senjata dan didukung oleh negara adidaya, cepat atau lambat pasti akan tumbang dan tersungkur secara tidak terhormat. Jatuhya Ben Ali, Mubarak, Qaddafi dan mungkin segera menyusul penguasa Syria, Bashar Assad, dan penguasa Yaman, Ali Abdullah Saleh, serta penguasa lalim di negara lain, adalah bukti nyata.

Kenyataan ini semestinya memberikan peringatan kepada penguasa dimanapun untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran, bukan demi memperturutkan nafsu serakah kekuasaan dan kesetiaan pada negara penjajah. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang bakal membungkam aspirasi rakyat, seperti UU Intelijen atau RUU Kamnas dan peraturan perundangan serupa di negeri ini, mungkin sesaat akan berjalan efektif, tapi cepat atau lambat itu semua justru akan memukul balik penguasa itu sendiri.

Oleh karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini  seperti sebagiannya telah diuraikan di atas,  maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Dzat yang Maha Baik, itulah syariah Allah dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah esensi seruan Selamatkan Indonesia dengan Syariah yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Sebagai penutup, catatan akhir tahun HTI menegaskan : Hanya dengan sistem berdasar syariah dibawah naungan Khilafah yang dipimpin oleh orang amanah (Khalifah) saja Indonesia benar-benar bisa menjadi baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai transedental (ibadah) dalam setiap aktifitas sehari-hari yang akan membentengi setiap orang agar bekerja ikhlas, tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, golongan maupun asing. Memiliki paradigma yang jelas bahwa memimpin adalah amanah dari Allah dan syariah adalah jalan satu-satunya untuk memberikan kebaikan dan kerahmatan Islam bagi seluruh alam semesta, sedemikian kedzaliman dan penjajahan bisa dihapuskan di muka bumi. Allahu Akbar !(Farid Wadjdi)